Rabu ,19 februari 20256 Desa Belo Laut] – Pemerintah desa melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setelah Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini mengalami penurunan. Kondisi tersebut memaksa desa melakukan efisiensi di berbagai sektor, terutama dengan menunda sejumlah kegiatan dan proyek fisik.
Dalam rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sempat muncul wacana pemotongan gaji pokok staf desa. Namun setelah melalui diskusi yang cukup alot, disepakati bahwa gaji pokok atau Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa tetap dipertahankan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan beban kerja dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai langkah penyesuaian, beberapa proyek fisik ditunda, termasuk pembangunan di Gang Pete dan pembangunan TPA Tanjung Punai. Rencana pengerasan jalan juga dialihkan pembiayaannya untuk menutupi kebutuhan operasional dan insentif. Meski demikian, data teknis proyek tetap disiapkan agar dapat segera dilaksanakan apabila kondisi keuangan memungkinkan.
Efisiensi dilakukan melalui penghapusan tunjangan Pajak Bagi Hasil (PBH), pengurangan anggaran perjalanan dinas dan bimbingan teknis, serta peniadaan sejumlah kegiatan seremonial dan kepemudaan. Beberapa program pemberdayaan, pembinaan organisasi desa, dan kegiatan peringatan hari besar juga mengalami pengurangan anggaran.
Di sisi lain, program prioritas seperti peralatan TPA, rehabilitasi gedung arsip kantor desa, pembinaan keagamaan, serta insentif kader kesehatan tetap dipertahankan meski dengan penyesuaian sumber dana. Pemerintah desa juga tetap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada puluhan keluarga penerima manfaat selama tiga bulan.
Pemerintah desa memproyeksikan kondisi penyesuaian anggaran ini berpotensi berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, desa didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan memperkuat peran Bumdes guna menjaga stabilitas keuangan.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama untuk mengutamakan kebutuhan operasional dan pelayanan dasar masyarakat, sembari tetap membuka peluang pelaksanaan pembangunan jika kondisi anggaran membaik.